TANGERANG, MOI – Saat musim mewabahnya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Setda Rudy Maesyal sidak ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
Ada isu tentang para pengurus PKH di desa Bakung Kecamatan Sukamulya yang “Nakal”.
Menurut pengakuan dari warga setempat, bahwa ia baru menerima tiga kali, totalnya Rp. 1.150.000; tapi saat dilihat di buku tabungan tertera Rp, 4.316.422.
Warga lainnya juga menambahkan bahwa ia baru terima dua kali dengan total Rp 2.050.000; tapi, di buku tabungan tertera ada sekitar tujuh jutaan, ucapnya.
Menurut salah satu Pemuda di desa Bakung mengatakan, Kartu ATM para penerima manfaat dari program PKH (18/04/2020) baru saja dibagikan oleh ketua RT dan Jaro.
Karena selama ini ATM nya dipegang oleh pendamping dan belum lama ini dibagikan ke warga dan yang membagikan adalah RT dan Jaro, tuturnya.
Tambah dari pemuda tersebut, Pengakuan dari pendamping bahwa buku Tabungan dan ATM sudah diserahkan ke Desa.
Keluarga saya mendapatkan bantuan 4 kali dengan total Rp 1.220.000 tapi di buku tabungan Rp 2.961.350; sisanya kemana ucapnya.
Para warga miskin penerima manfaat di desa Bakung hanya menanyakan sisa uang dan juga penjelasannya sejak tahun 2018, dan juga kenapa ATM nya tidak diserahkan ke mereka, kata Pemuda tersebut.
Saya sudah diminta datang oleh pihak Polresta Tangerang dan saya membawa saksi atau penerima manfaat, Sabtu (26/04/2020).
Sementara itu Salah Satu suami Pendamping PKH mengatakan, sejak di akhir tahun 2018 kami tidak memegang kartu ATMnya, pihak dari PSM Desa Bakung yang memegang kartu ATM tersebut
Kami hanya diberitahu jika sudah ada pencairan, untuk didesa bakung sendiri, pendamping PKH tidak hanya satu orang tapi, ada tiga orang dan kami juga sudah berusaha untuk meminta kartu ATM tersebut agar dapat dibagikan ke warga namun tidak bisa, katanya, Minggu (26/04/2020).
Hal yang sama di Desa Rancagede rt 04/ rw 06 Desa Munjul, Kecamatan Solear RW Bodong mengatakan, jumlah PKH tidak tahu berapa jumlahnya, kurang jelas.
“Siapa siapa penerima dan pengurus pendamping PKH gak tahu,tidak pernah melapor”,katanya pada MOI, Selasa (28/4/2020)
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Julianto Sapto, SP ketika di konfirmasi tentang masalah penerima PKH terkait kartu ATM masih di pegang oleh pengurus pendamping dan berapa jumlah penerima PKH dan berapa pengurus PKH di Kabupaten Tangerang?
Julianto Sapto kurang terima di konfirmasi dan tidak mau direkam,sambil menjelaskan dengan nada muka mesem.
Jawab Sapto,”91000 PKH. Disetiap Kecamatan ada ketua PKH dan ada ketua PKH di Kabupaten Tangerang tapi, tunggu sebentar”,katanya sama wartawan MOI dan wartawan lainnya. “Tapi, sampai berita ini diturunkan Rabu (28/4/2020) tidak ada respon dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Menurut Fajri Direktur LSM GARUDA, bahwa Kabid PKH Dinsos Kabupaten Tangerang orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, bahkan Fajri mengatakan, tidak akan segan segan melaporkan hal ini ke ranah hukum.
Setda Moch Maesyal Rasyid, sidak ke Dinas Sosial. Ketika dikonfirmasi, Rudi Maesyal panggilan yang akrab kepada Setda menjawab, Dinas Sosial mau dipanggil,para pengurus PKM PKM (Penerima Keluarga Manfaat) mau dipanggil mau ditertibin supaya sesusai dengan mekanisme yang ada, Senin (27/4/2020).
Keterangan gambar, Setda Kabupaten Tangerang Rudi Maesyal (kiri) Sidak ke Dinas Sosial bersama Stafnya. (Sahat RM).
Leave a Reply