Tangerang, mediaotonomiindonesia.com – Alih-alih mempercantik fasilitas belajar, proyek penataan halaman SDN Palahlar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, justru menuai sorotan pedas publik. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pendidikan ini dinilai amburadul dan jauh dari standar kelayakan.
Padahal, proyek fisik yang baru saja rampung dikerjakan oleh pihak kontraktor ini diperkirakan menghabiskan dana APBD Tahun Anggaran 2026 yang nyaris menyentuh angka Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
Namun, megahnya angka anggaran tidak sejalan dengan hasil di lapangan. Baru seumur jagung selesai, hamparan paving blok kini sudah roboh, ambles, dan berantakan. Usut punya usut, kerusakan parah ini terjadi karena pengerjaan yang mengabaikan elemen krusial: tidak adanya fondasi penahan di sekeliling area pemasangan paving blok.
Aroma Kelalaian dan Dugaan Pembiaran
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan warga dan pengamat lapangan. Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber saat ditemui di lokasi, buruknya proyek ini sempat menjadi bahan perbincangan hangat yang menyeret nama konsultan perencana.
Muncul spekulasi miring di tengah masyarakat bahwa lemahnya pengawasan mengesankan adanya indikasi “persekongkolan” antara konsultan perencana dan pihak kontraktor. Situasi ini dikhawatirkan dapat mencoreng marwah dan kredibilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai instansi pemberi mandat.
Kritik tajam diarahkan kepada pihak kontraktor yang nekat mengebut pemasangan paving blok tanpa terlebih dahulu membangun struktur fondasi yang kokoh di sekelilingnya.
Masyarakat menilai, sekalipun pengawasan langsung dari Dinas Pendidikan terbilang minim, pihak konsultan perencana yang juga digaji menggunakan uang rakyat melalui APBD seharusnya memiliki integritas moral untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis terbaik.
Bukan Hanya Halaman, Ruang Kelas Ikut Disorot
Persoalan di SDN Palahlar tampaknya bukan sekadar masalah halaman yang ambruk. Berdasarkan informasi tambahan dari sumber di lapangan, proyek pembangunan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah tersebut juga menyimpan catatan miring. Bangunan fisik ruang kelas dilaporkan tidak simetris (tidak persisi), yang kembali lagi diindikasikan akibat unsur pembiaran dari pihak konsultan perencana.
Menanggapi carut-marut ini, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan mengevaluasi ulang seluruh rangkaian pengerjaan proyek di SDN Palahlar, Kecamatan Cikupa. (Sahat RM)
Leave a Reply