Terkait Temuan BPK Provinsi Banten di RSUD, Kadinkes Kabupaten Tangerang Bungkam Saat di Konfirmasi

Tangerang, mediaotonomiindonesia.com – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang dr. H. Achmad Muchlis, MARS bungkam saat dikonfirmasi lewat whatsapp tentang ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Provinsi Banten.

Temuan BPK RI Perwakilan Banten, yang disinyalir terjadi dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 lalu.

Terkait dengan Pembangunan Gedung RSUD Tigaraksa, sebagaimana telah dimuat di media Online.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Nusantara A.A Pratama menjelaskan, pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 atas laporan keuangan Nomor : 34.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.

Pada hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan yang belum melakukan prestasi sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp.2.015.905.721,21.

Sehingga, disinyalir ada persekongkolan/berjamaah  Pejabat Anggaran (PA) kepala dinas kesehatan Kabupaten Tangerang,  dr. H. Achmad Muchlis, MARS dengan pihak Kontraktor “PT. WK”.

Kegiatan pembangunan gedung RSUD Tigaraksa yang dilaksanakan oleh kontraktor “PT. WK” sebagai Konsultan perencana “PT. BBM” dan sebagai konsultan MK “PT. CSM”.

Pembangunan RSUD Tigaraksa menghabiskan APBD Rp 229.419.000.000 .

Ketika dikonfirmasi ke staf kantor Dinas Kesehatan terkait berita, lewat whatsapp, terkuaknya aroma tidak sedap temuan dari pihak BPKRI perwakilan Provinsi Banten, jawab stap Dinkes, silahkan hubungi pak dr. Ari dan mengirim nomornya.

“Bpk konfirmasi aja dengan dok.arie, dr. Arie Kepala seksi d SDMKDI pak,” Kata staf Dinkes, Kamis (13/6/2024)

Dihubungi Arie Hardyanto sebagai Humas dan Kasi SDMKI lewat whatsapp, tidak ada respon alias membungkam tutup mulut.

Hal senada juga ibarat paduan suara antara bawahan dan pimpinan, dihubungi Kadinkes dr. H. Achmad Mukhlis,MARS tidak merespon alias membungkam dan tutup mulut.

“Ditelpon nomor whatsappnya berdering, di whatsapp tapi tidak dibalas.”

Untuk memastikannya,awak media menanyakan ke kantor Pj Bupati Tangerang terkait nomor whatsapp kepala dinas kesehatan dr. H. Achmad Muchlis, MARS.

Salah satu stap Pj Bupati Tangerang mengatakan, benar nomor tersebut nomor Kadinkes 62 818-74xxxx, kata stap Pj Bupati, Jumat (14/6/2024)

Kadinkes dan Humas Ari Hardyanto yang dibiayai oleh negara bersama dengan keluarga mulai dari gaji bulanan, gaji tunjangan kinerja, gaji tiga belas dan lain sebagainya untuk melayani masyarakat.

“Kenapa mereka sulit menjawab, kan mereka sudah digaji. Gaji bulanan ada, gaji tunjangan kinerja dan lain sebagainya, dijawab aja. Agar jangan ada asumsi tidak benar,” Kata ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) ,Baston, Selasa (19/6/2024)

“Kadiskes dan Ari Hardyanto tidak perlu takut.”

Sampai berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan jawaban baik dari Kadinkes maupun dari Ari Hardyanto sebagai Humas.

“Harapan besar masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk berani mengungkapkan kasus dugaan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atas laporan masyarakat demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Pratama usai selesai membuat laporannya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, diminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Muchlis,MARS terkait adanya dugaan penyelewengan uang rakyat di Dinas tersebut. (Sahat RM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*