Proyek Paving Block Pokir Dewan Senilai Rp364 Juta di Desa Budimulya Disorot, Dikerjakan Asal-Asalan dan Tanpa Pemadatan?

Tangerang, mediaotonomiindonesia.com – Proyek pembangunan atau peningkatan kualitas fasilitas umum (PSU) permukiman berupa pemasangan paving block di Jalan Nambo, Kampung Mindi RT 004/RW 003, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, mendadak menuai sorotan tajam warga.

Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 senilai Rp364.000.000 ini diketahui merupakan usulan Pokok Pikiran (Pokir) dari H. Moh. Bahri, S.Pd.I., S.H., anggota DPRD Provinsi Banten terpilih periode 2024–2029 dari Partai Gerindra. Berdasarkan papan informasi proyek bernomor kontrak 600/SPK.0365.Uppsu/DPerkim-3/2026, pekerjaan ini dikerjakan oleh CV Mahakarya Putra Konstruksindo dengan target waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.

Namun, di balik megahnya anggaran ratusan juta rupiah tersebut, kualitas pengerjaannya justru dikeluhkan warga setempat. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, pengerjaan proyek ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan.

Abu pasir terlihat hanya diampar begitu saja di atas lantai kerja tanpa melalui proses pemadatan yang memadai. Tak hanya itu, pemasangan gorong-gorong saluran air dan uskup beton (pengunci sisi paving) terpantau tidak dikerjakan sesuai standar teknis.

“Iya pak, itu abu pasir diampar di lantai kerja tanpa dilakukan pemadatan sama sekali,” ujar salah seorang warga muda setempat saat ditemui di lokasi, Jumat (16/10/2026).

Warga juga mengkhawatirkan buruknya struktur drainase ini. Di beberapa titik, saluran air tampak tidak tersambung dengan baik dan dibiarkan berlubang tanpa pondasi gorong-gorong yang kokoh. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu amblesnya badan jalan dalam waktu dekat.

Temuan lain di lapangan menunjukkan tidak adanya satupun uskup beton (paving pengunci tepi) yang terpasang di sisi jalur. Sebagai penggantinya, para pekerja terlihat memotong paving block secara manual menggunakan alat seadanya demi merapikan bagian pinggir jalan.

Menanggapi temuan ini, masyarakat mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten serta H. Moh. Bahri selaku pemilik program Pokir untuk segera turun tangan meninjau ulang proyek yang dikerjakan oleh CV Mahakarya Putra Konstruksindo tersebut.

Masyarakat berharap pengerjaan infrastruktur ini tidak sekadar mengejar target penyelesaian demi meraup keuntungan semata, melainkan mengutamakan kualitas agar tidak merugikan masyarakat pengguna jalan. (Sahat RM)