Jakarta, mediaotonomiindonesia.com – Eddy alias Bargo, seorang warga Jakarta Barat penyandang disabilitas dengan kaki buntung yang sehari-hari bertahan hidup sebagai pemulung, akhirnya menerima bantuan satu unit sepeda bekas.
Sepeda tersebut merupakan bantuan yang murni berasal dari dana pribadi Lurah setempat, karena Bargo pernah minta bantuan ke Lurah Kedoya Utara Jakarta Barat yang akan dipergunakan untuk sarana transportasi saat memulung barang bekas di tengah keterbatasan fisiknya.
Meskipun inisiatif kemanusiaan Lurah Kedoya Utara patut diapresiasi, fakta bahwa pemenuhan sarana kerja penyandang disabilitas harus bergantung pada dompet pribadi pejabat justru menjadi tamparan keras bagi Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilai pasif dan abai.
Fakta Lapangan & Polemik Penyerahan Berkas :
Penyerahan Oleh Kasie Kesra Kelurahan Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat : Kamis, 20 Januari 2026 sekitar pukul 15.30 WIB, perwakilan kelurahan yang dipimpin oleh Kasie Kesra Ibu Reny M. didampingi petugas pendamping Dinsos kelurahan dan petugas PPSU menyambangi kontrakan Bargo untuk menyerahkan satu unit sepeda bekas. Penyerahan ini murni wujud bantuan personal dari Lurah demi membantu mobilitas Bargo memulung.
Kejanggalan Berkas Berkop Kelurahan Kedoya Utara : Proses serah terima tercoreng ketika petugas lapangan menyodorkan lembar tanda terima berkop surat resmi instansi Kelurahan dalam kondisi kosong tanpa rincian isi untuk ditandatangani oleh penerima.
Protes Cacat Administrasi : Warga pendamping melayangkan protes keras di lokasi. Penggunaan kertas kosong berkop resmi kedinasan untuk mencatat serah terima bantuan personal dinilai cacat hukum, menyalahi tata kelola administrasi pemerintahan, dan rawan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban dinas.
Dinsos Seharusnya Menjadi Garda Terdepan
Peristiwa ini menyoroti lemahnya kehadiran negara dalam menangani persoalan kemiskinan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas:
- Bantuan Pribadi Bukan Solusi Pokok: Bantuan sepeda pribadi memang meringankan beban fisik Bargo saat memulung, tetapi langkah tersebut tidak menyelesaikan akar ketidakadilan pendataan bansos yang menjeratnya.
- Dinsos Jangan Lepas Tangan: Pihak yang semestinya proaktif dan hadir di barisan terdepan adalah Dinas Sosial. Dinsos dinilai lamban dalam merespons kondisi riil Bargo seorang penyandang disabilitas fisik kaki buntung yang hidup mengontrak namun secara keliru masuk dalam Desil 4 DTSEN hingga kehilangan hak bansos reguler seperti PKH, Sembako, maupun alat bantu disabilitas resmi dari pemerintah.
- Tuntutan Verifikasi Faktual: Dinsos didesak untuk tidak sekadar hadir mendampingi penyerahan bantuan personal, melainkan segera melakukan verifikasi faktual ke lapangan, memutakhirkan data Bargo secara akurat ke Kemensos, dan memulihkan seluruh hak-hak sosialnya yang selama ini terabaikan. (L. Hasibuan)
Leave a Reply