Dipertanyakan, Kinerja Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Mengenai Pengawasan Pembangunan GSG Pasar Kemis

Tangerang, mediaotonomiindonesia.com – Plang tentang kegiatan masih terpampang pada pagar pada alamat Bumi Pasar Kemis Indah blok A RT 01 RW 06 Desa Pasar Kemis,’ Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Perum BTN Kebun Kelapa’ Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, dikerjakan oleh pelaksana CV. PUTRA RAJEG MANDIRI, jumlah anggaran Rp 147.411.000,00 pada tahun 2021.

Kegiatan ini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Karena pembangunan GSG sudah empat tahap dikerjakan belum selesai dikerjakan. Informasi yang digali dari berbagai sumber kegiatan pembangunan GSG dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Kegiatan pembangunan GSG tersebut adalah usulan dewan atau pokok pikiran Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari pihak PPP mempercayakan kepada pelaksana CV. PUTRA RAJEG MANDIRI.

“Usulan dewan dari P3 wilayah Pasar Kemis pak, kami dipercayakan untuk mengerjakannya,” tutur Oji ketika dihubungi belum lama ini.

Usut punya usut kegiatan GSG dari Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Sudah tiga tahap dikerjakan CV.PUTRA RAJEG MANDIRI, apa saja yang dikerjakan? Berapa anggaran APBD Kab. Tangerang yang dihabiskan DTRB yang dipercayakan kepada  CV. PUTRA RAJEG MANDIRI? Ketika dihubungi pihak DTRB  semua tertutup.

Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI) Kab. Tangerang, Muslim, angkat bicara mengenai hal tersebut kenapa tertutup, kenapa tidak dijawab mengenai klarifikasi rekan-rekan media seharusnya Dinas dan pelaksana proyek mengerti tentang hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak tersebut konstitusional setiap warga negara Indonesia karena dijamin didalam pasal 28F UUD 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

UU Pers nomor 40 tahun 1999 tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers di atur dalam pasal 4 ayat 1 dan 3 yaitu – kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Apabila ditemukan pelaksana yang tidak benar pengerjaanya maka, Dinas harus berani bertindak tegas dikasih stabilo merah baik CV, PT maupun orangnya. Bila perlu lanjut proses hukum biar ada efek jera memainkan proyek untuk itu kedepan kami mohon kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindak tegas oknum bila ada yang ‘bermain main’ dengan proyek yang diduga sengaja merugikan Negara”, tambahnya. (SR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*