Proyek Siluman Kelihatan di Kecamatan Sepatan Kab. Tangerang

 

TANGERANG, MEDIA OTONOMI INDONESIA – “Proyek siluman” tiba tiba kelihatan, itulah yang layak dikatakan kepada pihak Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, soal proyek pembangunan turap saluran air di kampung Dukuh RT 001-005/RW 001.

Dan menjadi suatu pertanyaan, Apakah hanya satu judul ini kegiatan yang dilaksanakan pihak Kecamatan Sepatan?

Proyek tersebut tidak ada di daftar sirup.lkpp.go.id Kabupaten Tangerang yang ditayangkan secara nasional.

Karena segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib ditayangkan di laman sirup.lkpp.go.id, demikian dikatakan oleh Kepala Bagian ULP Kabupaten Tangerang Iskandar Ishak belum lama ini di kantornya.

“Setiap kegiatan wajib dipublikasikan,ditayangkan di laman website yang telah disediakan oleh kementrian, sirup.lkpp.go.id. Untuk informasi kepada masyarakat agar ikut dalam mengawasinya,sesuai dengan keterbukaan informasi publik.”

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. (Sahat RM)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*