TANGERANG, Media Otonomi Indonesia – Isu yang kurang baik didengar tentang belum dibayarkannya honor BPD dan insentif ketua RT dan RW serta kader posyandu, Bendahara desa jeungjing Kecamatan Cisoka,Aldi memberikan keterangan dan penjelasannya.
Bendahara Desa Jeungjing Aldi mengatakan, kami ingin meluruskan bahwa tunjangan, insentif maupun BOP bukan belum dibayarkan,tapi memang belum dicairkan dikarenakan memang ada keterlambatan administrasi ditambah ketika sudah beres administrasi Sistem Pencairan Keuangan Desa (SIPAKADES) sedang diperbaiki dan diupgrade dari tanggal 15 juni, Jadi sampai saat ini belum bisa mencairkan dana yang ada direkening bank menunggu SIPAKADES beres untuk diperbaiki dan belum tahu SIPAKADES selesai diperbaiki.
“Kami menunggu SIPAKADES selesai diperbaiki, ada plus minusnya ini karena apa apa serba online dan serba sistem,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Desa Jeungjing Maryono Caprie belum membayarkan honor BPD dan insentif ketua RT dan RW serta kader posyandu selama 6 bulan ini.
Sehingga BPD, ketua RT dan RW serta kader posyandu mempertanyakan hal tersebut.
Media Otonomi Indonesia (MOI).com menghubungi Kepala Dinas DPMPD Adiyat Nuryasin, melalui whatsApp menjelaskan, Kamis (30/7 2020) “Untuk sistem sipakades maupun siskudes, minggu” ini sedang of bukan karena rusak,tapi sedang dipakai utk penyelelesaian laporan keuangan desa lainnya (245 desa) dan ini sudah disampaikan kepada operator maupun BPD ketika menanyakan kepada bidang Bangdes. Pada prinsipnya kalau untuk Siltap, insentif, bop dan honor bisa diajukan dengan perbaikan usulan artinya yang diatas belum bisa di cairkan sambil menunggu penyelesaian SPJ. Adapun yg lain” ya keterlambatan itu masalah internal di Desa,demikian.
Adiyat menambahkan,”Artinya kalau Siltap, insentif, bop dan honor bisa dicairkan.”
“Keterlambatan bukan dari sistem,karena anggaran untuk insentif dan operasional rt / rw sudah masuk rek.desa dari bulan Mei.” (Sahat RM)
Leave a Reply