Parigi, mediaotonomiindonesia.com – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menghadiri peringatan Milangkala Desa Pangandaran ke-43 tahun 2025.
Kehadiran Asep pada kesempatan itu sekaligus menjadi momentum untuk menyampaikan kilas balik perjuangannya dalam memperjuangkan dana bagi hasil desa.
Perjuangan terkait Dana Bagi Hasil sudah dimulai sejak Tahun 2001-2002, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Pangandaran. Saat itu saya masuh menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan Pak Hendar menjabat Kabid Keuangan Kabupaten Ciamis, kata Asep.
Kami saat itu berjuang untuk keadilan bagi masyarakat desa, supaya Dana Bagi Hasil bisa dirasakan secara proporsional dan merata, sambungnya.
Menurut Asep, pada masa awal perjuangan Dana Bagi Hasil untuk desa hanya sebesar Rp.15 juta. Namun berkat upaya dan konsistensi, pada Tahun 2009 jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai Rp.105 juta.
Perjalanan tersebut, lanjutnya, menjadi bukti bahwa komitmen memperjuangkan hak desa tidaklah mudah, melainkan harus dijalani dengan kerja keras dan kolaborasi bersama berbagai pihak.
“Setelah saya menjadi anggota DPRD, perjuangan itu terus saya lanjutkan. Tujuannya agar dana bagi hasil ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat desa,” ucapnya.
Asep menambahkan, dana bagi hasil seharusnya tidak hanya dipandang sebagai angka, tetapi harus dikelola dengan baik sehingga berdampak nyata terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan warganya.
“Dana bagi hasil juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan seimbang dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” pungkas Asep. (YR)
Leave a Reply