DBMDSDA Mengingatkan Direksi Tentang Proyek Lanjutan Peningkatan Jalan Kantor Pos Menuju Pasar Gudang Tigaraksa Tangerang

 

 

TANGERANG, MEDIA OTONOMI INDONESIA – Kejaksaan Negeri Tangerang belum lama ini bersama Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (DBMDSDA) langsung turun ke lokasi proyek lanjutan peningkatan jalan Kantor pos menuju Pasar Gudang Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa Kab.Tangerang, Banten sebagai bukti wujud telah ada kesepakatan bersama melakukan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara.

Adapun maksud dan tujuan pihak kejaksaan turun ke lapangan untuk melihat langsung kegiatan proyek lanjutan peningkatan jalan kantor pos menuju pasar gudang.

Dari DBMDSDA, Soca sebagai fasilitator (penghubung) perjanjian kerjasama kepada pihak kejaksaan,dan dari pihak kejaksaan Kasi perdata dan tata usaha negara (Datun), Fajar Sapto Sudono didampingi Kasintel Nana Lukmana bersama rombongan. Selasa (1/12/2020)

Yang di pertanyakan masyarakat masalah mutu agregat dan limestone yang lagi di kerjakan pada tahun 2020 ini, di duga tidak berkualitas. Apakah ini maksud tujuan kejaksaan untuk mengetahui hal tersebut ?

Hal itupun di jelaskan Soca, tentang kegiatan apa yang dikerjakan itu yang dibayar. Masalah kualitas ada pengujiannya.

“Contohnya, Ooh di padetin, tebelnya berapa, kalo misalkan oh ini tebalnya engga segini-nih jadi kita bayar yang kita pakenya aja.”

“Ooh…kalo kualitas ada pengujian bang,ga akan lah kita kasih kesempatan kemarin juga udah kita ingatkan tolong masalah kualitas atau segala macam semuanya di pertimbangin. Direksi juga bilang emang belum selesai kegiatanya nanti tanggal 22 Desember baru selesai,” tutur Soca di kantornya, Kamis (3/12/2020).

Terkait pertanyaan para warga telah disampaikan kepada DBMDSDA, kenapa mulai dari tahap I tahun 2016,tahap II tahun 2018 dan tahap III tahun 2020, PT.Berkat Anugrah Perkasa Pratama yang selalu mengerjakan proyek tersebut?

Dengan nada yang sama DBMDSDA dan Kejaksaan Negeri Tangerang kompak mengatakan bahwa itu adalah kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Kalo proses pengadaan itu kewenangan ULP, saya ga bisa berkomen terlalu jauh,itu ranahnya ULP. Kalo mengomentari itu saya belum bisa angkat bicara,” kata Soca dengan senyum. (Sahat RM)